Page 620 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Cuti haid juga tidak diatur dalam omnibus law. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan hal itu nantinya akan mengikuti aturan di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun ini tidak bisa jadi jaminan. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menetapkan besaran
maksimal uang penghargaan adalah 8 kali upah dalam omnibus law. Jika merunut pada UU
Ketenagakerjaan, maka seharusnya maksimal 10 kali upah. Dalam revisi yang teranyar, DPR dan
pemerintah memperbaiki poin ini seperti yang ada di UU Ketenagakerjaan. Kenihilan masalah
cuti haid dan hamil dalam omnibus law bisa menjadi perkara lain ke depan karena bentroknya
aturan hukum.

Poin yang masih menjadi masalah bagi buruh ini tak banyak dihiraukan DPR dan pemerintah.
Selama kurang lebih 9 bulan, pemerintah sudah merampungkan pembahasan 10 klaster yang
ada di omnibus law. Pembahasan klaster ketenagakerjaan menjadi yang paling buntut menilik
perdebatan yang alot. Tapi ternyata, pembahasannya tidak sesulit itu bagi pemerintah dan DPR.

Sejak dimulainya pembahasan pada 25 September 2020, pemerintah dan DPR hanya butuh 9
hari untuk bisa menyelesaikan pembahasan. Meski menurut buruh masih banyak masalah, toh
sebagian besar fraksi di DPR tak keberatan. Padahal Fraksi Partai Demokrat sudah mengingatkan
pengesahan omnibus law terlalu buru-buru. Jika ditelaah satu per satu pasal dalam omnibus law,
banyak ketentuan yang belum jelas tapi dilempar penyelesaiannya ke Peraturan Pemerintah
daripada omnibus law.

"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini. Kami menilai banyak hal harus
dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tak perlu terburu-buru," kata
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan.

Dari pembahasan sampai pengesahan, DPR hanya perlu mengambil waktu dua hari. Tepat hari
ini, Senin (5/10/2020), DPR sudah menjadwalkan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan
soal omnibus law.

Ini baru bicara soal buruh saja. Masih ada perkara lain yang membelit omnibus law seperti
masalah pertanahan dan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto awalnya mengatakan bahwa
masih ada waktu bagi PKS dan Demokrat untuk berdialog dengan pemerintah terkait omnibus
law. Siapa sangka waktu dialog itu tak sampai 48 jam. Belum lagi jika menghitung hari Minggu
seharusnya masuk hari libur.

Dengan paripurna hari ini, masyarakat, terkhusus organ buruh, memang kecolongan.
Kebanyakan dari mereka baru melaksanakan aksi protes dan mogok kerja pada 6-8 Oktober
2020. Sebelum itu terjadi, pemerintah dan DPR sudah mengambil keputusan.

Sekeras apapun protes dan usaha buruh menolak omnibus law, jika pemerintah dan DPR sudah
satu suara, omnibus law--dengan segala polemiknya--tetap akan berlaku. Sama seperti UU KPK
dahulu.

========== KONFRONTASI adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik yang
sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan setiap Senin dan diasuh oleh
penulis politik Felix Nathaniel ..

619