Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 64

Judul               UU Cipta Kerja Harus Jamin Pacu Ekonomi
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/186938/33/uu-cipta-kerja-harus-
                                    jamin-pacu-ekonomi-1601939415
                Jurnalis            Koran SINDO
                Tanggal             2020-10-06 06:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menko  Perekonomian)  Kita  memerlukan  penyederhanaan,
              sinkronisasi dan pemangkasan regulasi



              Ringkasan
              Setelah  dikebut  lewat  64  kaIi  rapat  dalam  lima  bulan,    Rancangan  Undang-Undang  Cipta
              Lapangan Kerja (RUU Ciptaker)  kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan
              konsep lintas sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya
              bidang ekonomi.



              UU CIPTA KERJA HARUS JAMIN PACU EKONOMI

              Setelah  dikebut  lewat  64  kaIi  rapat  dalam  lima  bulan,    Rancangan  Undang-Undang  Cipta
              Lapangan Kerja (RUU Ciptaker)  kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan
              konsep lintas sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya
              bidang ekonomi.

              Masyarakat  banyak  menaruh  harapan  lahirnya  UU  Ciptaker  ini  akan  benar-benar  mampu
              mengoptimalkan 11 kluster yang menjadi target utama. 11 kluster itu adalah penyederhanaan
              perizinan,  persyaratan  investasi,  ketenagakerjaan,  kemudahan  berusaha,  pemberdayaan
              perlindungan  UMKM  dan  perkoperasian.  Selanjutnya,  kluster  dukungan  riset  dan  inovasi,
              administrasi  pemerintahan,  pengenaan  sanksi,  pengadaan  lahan,  kemudahan  investasi  dan
              proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi khusus.

              Harapan besar itu tak berlebihan. Apalagi, dalam perjalanannya, RUU sapu jagat ini juga memicu
              polemik yang kencang dari berbagai kalangan. Bahkan hingga detik akhir saat disahkan dalam
              Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sore kemarin,
              sikap dua fraksi yang selama ini kencang melakukan penolakan, yakni Fraksi Partai Demokrat



                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69