Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 67
JUMLAH ANGKATAN KERJA DI INDONESIA*
(dalam juta orang)
*Februari 2020
Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.
UMKM dan Koperasi
Perizinan berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku usaha mikro
dan kecil. RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberikan
kepastian dan juga mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui OSS
(Online Single Submission). Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang
ingin mendaftarkan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk usahanya. Selain itu, pelaku usaha yang ingin
mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan juga diberikan kemudahan dengan
persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah. Pemerintah juga mengatur program
kemitraan bagi pelaku usaha UMKM, dengan 'menyediakan akses bagi pemanfaatan fasilitas
publik seperti di rest area, bandara, dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau memasarkan
produknya. Insentif fiskal juga diberikan kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan
usahanya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah. Pemerintah juga mempermudah
proses pendirian koperasi, salah satunya dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang sudah
dapat mendirikan Koperasi Primer.
JAM KERJA SETELAH RUU CIPTA KERJA BERLAKU
Jam kerja 40 jam seminggu, dimana 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari dan untuk 6 hari kerja
sebanyak 7 jam per hari.
Penambahan jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam per hari.
Jenis pekerjaan mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital yang waktunya
sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan.
Perkebunan Masyarakat di Kawasan Hutan
Saat ini, karena administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi maka sebagian usaha
perkebunan masyarakat berada di kawasan hutan. Melalui RUU Cipta Kerja, masyarakat akan
dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan yang ada di dalam kawasan
hutan. Masyarakat jadi mendapatkan kepastian pemanfaatan terhadap lahan yang telah
diusahakan. Perkebunan rakyat diatur dengan berbagai skema. Untuk lahan yang berada di
kawasan konservasi, maka masyarakat boleh melanjutkan kegiatan sambil memelihara dan
melakukan reboisasi dengan pengawasan dari pemerintah.
Sertifikasi Halal
Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan
kepastian melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas
Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
Selain itu, pelaku UMK juga mendapatkan kemudahan dengan diberikan pembebasan biaya
untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi UMK akan ditanggung oleh pemerintah.
Sektor lainnya
66
