Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

UU Cipta Kerja ini tidak hanya soal tenaga kerja. Soal tenaga kerja hanyalah satu saja dari 11
kluster yang ada di dalamnya. Semua kluster itu menimbulkan pekerjaan rumah yang luar biasa
di meja pemerintah. Misalnya, soal kluster perizinan usaha. Dasar . pemikiran UU Cipta Kerja ini
modem sekali. Prinsipnya, tidak semua usaha perlu izin.

Usaha itu perlu dilihat tingkat risikonya, rendah, menengah, tinggi.

Usaha yang risikonya rendah, untuk apa perlu izin. Ini pemikiran yang radikal-es-ktrem. Saya
suka sekali dengan pemikiran seperti ini. Sekarang yang seperti itu sudah bukan lagi pemikiran,
tapi sudah menjadi UU.

Menurut UU baru ini, usaha yang risikonya rendah tidak perlu izin. Orang cukup melakukan
pendaftaran. Ini hebat sekali. Usaha yang risiko rendah ini juga tidak perlu diawasi. Hanya usaha
yang risikonya tinggi -risiko kecelakaan, lingkungan, dan sejenisnya -yang perlu izin.

Masih banyak yang modern-modern seperti itu di UU Cipta Kerja. Secara bertahap saya ingin
mengikhtiarkannya di Harian Disway

Maka, yang sangat saya khawatirkan adalah pelaksanaannya nianti. Setelah bisa "mengalahkan"
DPR dlan mengalahkan gerakan buruh, mungkinkah pemerintah bisa "mengalahkan dirinya
sendiri."

Bukankah semangat aparat untuk mencari uang dan objekan dari peirizinan selama ini melebihi
bahaya laten komunisme. UU Cipta Kerja ini, meski sudah resmi diundangkan, belum bisa
langsung dilaksanakan. Masih begitu banyak peraturan pemerintah yang harus dibuat.
Jumlahnya banyak sekali.

Pasal-pasal di UU Cipta Kerja ini banyak yang diakhiri dengan kalimat, untuk pelaksanaan pasal
ini, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Kalaupun peraturan pemerintahnya sudah keluar, masih harus ditunggu peraturan yang lebih
bawah lagi, yaitu peraturan menteri. Lalu akan ada peraturan dirjen, peraturan gubernur,
peraturan bupati, peraturan wali kota, dan seterusnya. Semua itu adalah bagian dari pemerintah
yang harus ditundukkan oleh pemerintah sendiri.(*)

71