Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 74

Judul               TERBURU-BURU MENGESAHKAN ATURAN BARU
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg4
                Jurnalis            DIKO OKTARA
                Tanggal             2020-10-06 06:07:00
                Ukuran              245x207mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 158.466.000

                News Value          Rp 792.330.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative - Marwan Cik Asan (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat) Kami menolak, tapi apa daya,
              dua fraksi melawan tujuh. Alasan pengesahan karena korban Covid-19 di DPR semakin banyak

              negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Kami menolak, tapi kan
              minoritas

              negative - UTAMI PUTRI (politikus Partai Golkar) katanya. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
              juga  beralasan  serupa.  Ia  mengatakan  pengesahan  itu  sudah  terjadwal  dan  keputusannya
              bergantung pada kesepakatan rapat Badan Musyawarah



              Ringkasan

              Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
              berlangsung  terburu-buru.  Banyak  anggota  DPR  terlambat  mengetahui  agenda  pengesahan
              sehingga  tak  menghadiri  rapat  paripurna  undang-undang  "sapu  jagat"  tersebut,  yang
              berlangsung kemarin petang.



              TERBURU-BURU MENGESAHKAN ATURAN BARU

              PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA BERLANGSUNG TERBURU-BURU. SEJUMLAH FRAKSI DI DPR
              MENGAKU MENDAPAT PEMBERITAHUAN DADAKAN.

              JAKARTA --- Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan
              Rakyat (DPR) berlangsung terburu-buru. Banyak anggota DPR terlambat mengetahui agenda
              pengesahan sehingga tak menghadiri rapat paripurna undang-undang "sapu jagat" tersebut,
              yang berlangsung kemarin petang.

              Sekretaris  Fraksi  Partai  Demokrat,  Marwan  Cik  Asan,  mengatakan  fraksinya  baru  menerima
              undangan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah dari Sekretariat Dewan, setengah
              jam  sebelum  kegiatan.  Rapat  konsultasi  yang  diagendakan  pukul  12.30  WIB  itu  membahas


                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79