Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

beberapa materi, antara lain surat Ketua Badan Legislasi tentang RUU Cipta Kerja tertanggal 2
Oktober.
Rapat konsultasi itu berlangsung selama dua jam, yang berakhir sekitar pukul 14.30 WIB.
Hasilnya, DPR bersepakat menggelar rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja pada pukul
15.00. "Kami menolak, tapi apa daya, dua fraksi melawan tujuh. Alasan pengesahan karena
korban Covid-19 di DPR semakin banyak," katanya, kemarin.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengaku baru menerima
undangan rapat konsultasi pada pukul

JANGGAL DI SEJUMLAH PEMBAHASAN

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan
bahwa alat kelengkapan DPR sudah menggelar 64 kali rapat pembahasan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja. Pembahasan terdiri atas dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja
(panja), dan enam kali rapat tim perumus atau tim sinkronisasi. Supratman menyatakan tim
bekerja dari Senin sampai Ahad dan dari pagi hingga malam. Pembahasan juga digelar pada
masa reses di gedung dan di luar gedung DPR. Meski begitu, sejumlah rapat pembahasan
ditengarai janggal. Berikut ini daftarnya.

12.27. Karena mendadak, fraksinya hanya mengutus legislator yang kebetulan berada di sekitar
gedung DPR. Apalagi, pada saat yang sama,partainya menggelar Musyawarah Majelis Syuro di
Bandung, yang memilih. Ahmad Syaikhu sebagai PresidenPKS menggantikan Sohibul Imam.

Ledia mengatakan fraksinya menolak usul rapat paripurna dalam rapat konsultasi tersebut, tapi
kalah suara. "Kami menolak, tapi kan minoritas," katanya.

Dua anggota DPR dari partai pendukung pemerintah yang dihubungi mengaku baru mengetahui
rapat paripurna itu kemarin sore. Mereka juga tidak mendapat pemberitahuan dari fraksi maupun
komisinya satu hari sebelum mparipurna tersebut. Staf menginformasikan kepada saya pukul
15.30," kata legislator ini. Karena rapat paripurna masih berlangsung, ia bei-gegas ikut rapat itu
secara online.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Demokrat, dan PKS menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Mereka menganggap masih ada beberapa persoalan mendasar dalam RUU yang belum tuntas
dan tidak ada kepentingan mendesak untuk mengesahkan omnibus law tersebut di tengah
pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Setelah menyampaikan pendapat fraksinya,
Demokrat memilih walk out dari rapat paripurna yang digelar secara daring dan off-line tersebut.

Tujuh fraksi

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir
pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna
penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan,
kemarin.

lainnya dari koalisi pemerintah kompak mendukung pengesahan.

Rapat konsultasi tersebut diduga sebagai upaya mempercepat pengesahan UU Cipta Kerja.
Undangan konsultasi baru dibuat Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, kemarin sesuai
dengan tanggal surat. Padahal pekan lalu tei-siar kabar bahwa pengesahan omnibus law akan
diagendakan pada Kamis mendatang.

Selain undangan konsultasi, awak media mendapat surat yang diduga dibuat oleh bagian
persidangan DPR. Surat tertanggal 29 September ini berisi format kehadiran anggota fraksi

74