Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 59
Mendengar Azis memberikan waktu kepada Airlangga di tengah perdebatan, Benny K Harman
kemudian menyatakan Fraksi Partai Demokrat walk out. "Kalau demikian kami Fraksi Demokrat
menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny.
Sebelumnya, proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sempat diwarnai
ketegangan. Berawal dari Fraksi Partai Demokrat yang ingin menyampaikan pandangannya
terhadap omnibus law tersebut di forum rapat paripurna.
Fraksi Partai Demokrat sendiri diketahui menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke pembicaraan tingkat
II untuk disahkan. Tidak cuma Fraksi Partai Demokrat, satu fraksi lain, yakni PKS juga menolak.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melakukan interupsi usai Ketua Baleg DPR
Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja di atas podium.
Dalam interupsinya, Benny meminta izin Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan rapat
untuk menyampaikan pandangan fraksi.
Namun permintaan itu sempat diwarnai perdebatan lantaran sebelumnya sudah disepakati tidak
ada fraksi yang menyampaikan pandangan di paripurna karena sudah disampaikan di dalam
rapat Badan Musyawarah. "Kasih kami kesempatan menyamapikam sikap kami. Boleh gak?
Langsung saja jawab boleh gak?" ujar Benny kepada Azis, Senin (5/10/2020).
Menanggapi permintaan Benny, Azis sempat menolak sebelum akhirnya setuju. Azis berlasan
dirinya menolak Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan karena pertimbangan Covid-
19 lamtaran harus memakan waktu rapat lebih lama.
Di mana apabila salah satu fraksi menggunakan hak menyampaikan pandangan maka seluruh
fraksi juga harus menyampaikan pandangan. Hal tersebut yang akan berdampak terhadap
perpanjangan waktu rapat yang semakin lama.
Kendati begitu, pada akhirnya Azis mempersilakan masing-masing dari juru bicara fraksi untuk
menyampaikan pandangan terhadap RUU Cipta Kerja dengan batasan waktu. "Tapi kalau Fraksi
Demokrat tetap ingin menggunakan hak maka fraksi lain menggunakam hak. Kita batasi lima
menit, maksinal lima menit. Sekarang kami persilakan kepada juru bicara masing-masing partai,"
ujar Azis.
58
