Page 666 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 666
Judul Tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pembahasannya di DPR
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5200194/tentang-ruu-omnibus-law-
cipta-kerja-dan-pembahasannya-di-dpr
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2020-10-05 12:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hinca Panjaitan (Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat) Fraksi Partai
Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kami menilai
banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak
perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan
melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat rencananya akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada rapat paripurna, Kamis 8 Oktober mendatang.
Rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Bahkan ribuan buruh mengancam akan berunjuk rasa saat RUU tersebut disahkan
menjadi undang-undang.
Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan
Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum saatnya RUU Omnibus Law
Cipta Kerja disahkan saat ini. Sebab masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar
produk undang-undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
TENTANG RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN PEMBAHASANNYA DI DPR
Dewan Perwakilan Rakyat rencananya akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada rapat paripurna, Kamis 8 Oktober mendatang.
Rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Bahkan ribuan buruh mengancam akan berunjuk rasa saat RUU tersebut disahkan
menjadi undang-undang.
665
