Page 667 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 667
Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan
Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum saatnya RUU Omnibus Law
Cipta Kerja disahkan saat ini. Sebab masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar
produk undang-undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif.
Kita tidak perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh
dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," kata Hinca Panjaitan, saat
menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Baleg DPR RI, DPD dan
Pemerintah Sabtu, 3 Oktober pekan lalu.
RUU Cipta Kerja adalah satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR.
Tiga RUU Omnibus Law lainnya adalah soal perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian. Semua
usulan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Berikut ini perjalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
12 Februari 2020
Surat Presiden tentang draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dalam draft yang
diserahkan terdiri dari 15 bab dan 17 pasal.
Baca juga:
RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR 8 Oktober, Ini Fakta-faktanya
Maret 2020
Surat Presiden tentang draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas di Badan Legislasi DPR RI
April 2020
DPR mulai membahas RUU Omnibus Law bersama pemerintah. Total ada 15 klaster dengan
1.200 pasal dan 10.000 daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dibahas. Antara lain klaster
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan klaster ketenagakerjaan.
11 Juli 2020
Pemerintah menghapus pasal mengenai pers yang tertuang dalam Omnibus Law.
2 Agustus 2020
Tim teknis tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha
merampungkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Selanjutnya hasil kesepakatan diserahkan kepada DPR RI.
14 Agustus 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap RUU
Omnibus Law Cipta Kerja bisa selesai pembahasannya pada akhir Agustus 2020. Menurut dia
undang-undang ini akan membuat semua proses perizinan, syarat penanaman modal, dan
aturan-aturan lainnya menjadi lebih sederhana.
3 Oktober 2020 malam
666
