Page 709 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 709
Judul Kejam? RUU Ciptaker Hilangkan Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja
Perempuan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/185984/33/kejam-ruu-ciptaker-
hilangkan-cuti-haid-dan-melahirkan-pekerja-perempuan-1601871048
Jurnalis Fadel Prayoga
Tanggal 2020-10-05 11:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar. No work, no pay . Akibatnya buruh perempuan tidak
akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat
mengambil cuti tersebut. Otomatis peraturan baru di Omnibus Law tersebut tentang cuti haid
dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Jelas aturan ini bertentangan
dengan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang
mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Menjadi karyawan kontrak
dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang
Ringkasan
Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan mogok
nasional sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja . Rencananya
aksi itu akan dilaksanakan pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, alasan buruh menolak RUU Ciptaker karena
tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan dihilangkan.
Selain itu, cuti besar dan hak cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak karyawan.
KEJAM? RUU CIPTAKER HILANGKAN CUTI HAID DAN MELAHIRKAN PEKERJA
PEREMPUAN
- Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan
mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja .
Rencananya aksi itu akan dilaksanakan pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.
708
