Page 708 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 708

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi, merespons sikap Fraksi Partai Keadilan
              Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja,
              yang baru saja selesai dibahas oleh Baleg DPR RI dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) lalu.

              Awiek--sapaan akrabnya--menilai hal tersebut biasa dalam dinamika parlemen dan merupakan
              hak masing-masing fraksi dalam menyampaikan sikap politik.

              Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan bahwa PKS dan Partai
              Demokrat ikut pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan, kata Awiek, PKS ikut sejak
              awal, sedangkan Partai Demokrat baru bergabung tengah pembahasan.

              "Dalam  rapat,  dua  fraksi  tersebut  ikut  menyetujui  pembahasan  DIM  [Daftar  Inventarisasi
              Masalah]. Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan
              dalam pembahasan tidak ada voting," kata Awiek lewat keterangan tertulisnya yang diterima
              wartawan  Tirto  , Senin (5/10/2020) pagi.

              Kata Awiek, jika kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak, itu merupakan hak politik yang
              harus dihargai.

              Setelah  merampungkan  pengesahan,  Awiek  mengatakan  Baleg  DPR  RI akan  mengirim  surat
              kepada pimpinan DPR RI untuk melaporkan hasil kerja pembahasan Omnibus Law RUU Cipta
              Kerja.

              "Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat,
              tergantung keputusan Bamus [Badan Musyawarah]," katanya.

              Tepat  pukul  22.50  WIB,    Sabtu  (3/10/2020)    ,  Baleg  DPR  RI  merampungkan  pembahasan
              Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat II yakni di
              dalam sidang paripurna DPR RI.
              Rapat  tersebut  turut  dihadiri  perwakilan  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  yaitu:  Menteri
              Koordinator  Perekonomian  Airlangga  Hartarto,  Menteri  Tenaga  Kerja  Ida  Fauziyah,  Menteri
              Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Mendagri Tito Karnavian, Menteri
              Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

              Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memuji kinerja DPR RI yang menurutnya
              sudah bekerja keras menuntaskan RUU Ciptaker.

              "Kerjanya  tidak  mengingat  waktu.  Hari  Sabtu  kerja,  Minggu  kerja.  Bahkan  kadang-kadang
              sampai padam listrik," kata Airlangga. Ketua umum Partai Golkar tersebut mengucapkan terima
              kasih terhadap masing-masing partai.

              Dia meyatakan siap hadir di Fraksi Partai Demokrat dan PKS untuk menjelaskan RUU Ciptaker.
              "Bagi  yang  belum  mendukung  dari  Fraksi  Demokrat  dan  PKS,  catatannya  juga  kami  catat.
              Sebetulnya kalau mau dialog bisa kami buka, masih ada waktu dialog," tuturnya.

              Ketok palu pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini direspon dengan akan adanya aksi
              demo  dan  mogok  kerja  di  berbagai  daerah  pada  6  sampai  8  Oktober  2020.  Adalah  Aliansi
              Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota yang
              menyampaikan rencana tersebut demi menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja..









                                                           707
   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713