Page 710 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 710
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, alasan buruh
menolak RUU Ciptaker karena tercantum beleid bahwa hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja
perempuan dihilangkan. Selain itu, cuti besar dan hak cuti panjang juga dilenyapkan sebagai hak
karyawan.
"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar.
No work, no pay . Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya
karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Otomatis peraturan baru di
Omnibus Law tersebut tentang cuti haid dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa
dilaksanakan. Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus
dibayarkan upahnya," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Dia menambahkan, dalam RUU Ciptaker juga mengizinkan perusahaan untuk melakukan kontrak
karyawan selama seumur hidup. Sehingga, mereka pun tak akan mendapatkan jaminan pensiun
serta kesehatan.
"Menjadi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan
kesehatan bagi mereka hilang," katanya.
Dia menyebutkan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
(uka).
709
