Page 779 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 779

Judul               Buruh Bakal Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Begini
                                    Penjelasannya
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/05/buruh-bakal-dibayar-
                                    lebih-rendah-di-ruu-cipta-kerja-begini-penjelasannya
                Jurnalis            Sanusi
                Tanggal             2020-10-05 09:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati
              upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja , saya ingin menegaskan ini kabar
              baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja

              negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah
              Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK
              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula
              kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya
              berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi

              neutral  -  Kahar  Cahyono  (Ketua  Departemen  Komunikasi  dan  Media  KSPI)  Kalau  hanya
              pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen

              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa
              Barat hanya Rp 1,81 juta



              Ringkasan

              Rancangan  Undang-undang  atau    RUU  Cipta  Kerja    kini  tinggal  menunggu  pengesahan  di
              Paripurna DPR. Seluruh fraksi di DPR, kecuali PKS dan Demokrat, sudah setuju untuk meloloskan
              RUU paket omnibus law tersebut.

              Salah  satu  poin  yang  ditolak  serikat  buruh  yakni  pasal    RUU  Cipta  Kerja    yang  akan
              menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini
              dilakukan lewat penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK).






                                                           778
   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784