Page 777 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

- Fraksi PDI Perjuangan berharap adanya RUU Cipta Kerja menjadi perangkat pemerintah untuk
dapat memenangkan persaingan menghadapi masalah pandemi dan ekonomi.
- Meminta pemerintah segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan NSPK yang menjadi
operasionalisasi RUU Cipta Kerja.

- Berharap Indonesia menjadi pemenang terutama di dalam pemulihan ekonomi menghadapi
Covid-19 yang dihadapi semua negara.

2. Fraksi Golkar - Merespons positif dan mendukung usulan pemerintah menyelesaikan berbagai
permasalahan dalam beragam Undang-undang yang menghambat investasi dan penciptaan
lapangan kerja melalui RUU Cipta Kerja.

- Meminta RUU Cipta Kerja dibawa dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi
undang-undang.
3. Fraksi Gerindra - Menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan
sesuai dengan mekanisme.

- Berharap pengesahan RUU Cipta Kerja bisa mendorong investasi, mempermudah regulasi, dan
membuat fleksibilitas tenaga kerja dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

4. Fraksi NasDem - Meminta pemerintah membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan
buruh terkait perubahan ketentuan pesangon.

- Meminta pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan para buruh dan pengusaha.

- Terkait persoalan perburuhan, meminta pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi dengan
menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi.

- Meminta pemerintah menjamin agar adanya kebijakan pesangon terbaru tidak menyebabkan
PHK massal.

- Siap mengawal implementasi RUU Cipta Kerja setelah disahkan menjadi Undang-undang.

- Menyetujui untuk dibawa ke rapat paripurna.

5. Fraksi PKB - Menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke pembahasan selanjutnya di rapat
paripurna.
6. Fraksi Demokrat - Menilai RUU Cipta Kerja tak mendesak dibahas di tengah krisis pandemi -
Menilai pembahasan RUU Cipta Kerja terburu-buru sehingga berpotensi menghasilkan aturan
yang serampangan, tumpang tindih, dan melawan logika akal sehat.

- Menilai RUU Cipta Kerja berpotensi mengesampingkan hak dan kepentingan kaum pekerja.

- Menyebut RUU Cipta Kerja mencerminkan bergesernya semangat Pancasila ke arah ekonomi
yang cenderung kapitalis dan neoliberalis.

- Menyebut RUU Cipta Kerja cacat prosedur karena pembahasannya kurang transparan dan
akuntabel, kurang melibatkan elemen masyarakat sipil.

- Menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke tingkat paripurna.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera - PKS menilai pembahasan di tengah pandemi menyebabkan
terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat.

776