Page 772 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 772

Judul               UPAH BURUH Bakal Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Ini
                                    Penjelasannya, Hanya PKS Tak Setuju Disahkan
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2020/10/05/upah-buruh-bakal-lebih-
                                    rendah-di-ruu-cipta-kerja-ini-penjelasannya-hanya-pks-tak-setuju-
                                    disahkan
                Jurnalis            Dedy Herdiana
                Tanggal             2020-10-05 09:43:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive - Supraptman (Ketua Baleg DPR RI) Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati
              upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar
              baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja

              negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Pasal 88 C. Upah
              Minimum hanya UMP gitu? Tidak ada UMSK

              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Lah terus formula
              kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78, yang kenaikannya
              berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi
              neutral  -  Kahar  Cahyono  (Ketua  Departemen  Komunikasi  dan  Media  KSPI)  Kalau  hanya
              pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen

              neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Sedangkan UMP Jawa
              Barat hanya Rp 1,81 juta


              Ringkasan

              Rancangan  Undang-undang  atau  RUU  Cipta  Kerja  kini  tinggal  menunggu  pengesahan  di
              Paripurna    DPR    .  Seluruh  fraksi  di  DPR,  kecuali  PKS  dan  Demokrat,  sudah  setuju  untuk
              meloloskan RUU paket omnibus law tersebut.

              Salah satu poin yang ditolak serikat buruh yakni pasal RUU Cipta Kerja yang akan menghilangkan
              ketentuan terkait upah minimum sektoral. Penerapan upah sektoral selama ini dilakukan lewat
              penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK) dan Upah Sektoral (UMSK).





                                                           771
   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777