Page 768 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 768
Asfinawati menduga pemberian kewenangan tersebut terkait dengan langkah Kapolri Jenderal
Idham Azis menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan
Swakarsa (PAM Swakarsa).
Menurutnya, proses penyederhanaan izin usaha seharusnya tak diikuti dengan pemberian
kewenangan memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan
kepada polisi karena berpotensi mengancam kebebasan sipil.
"Ketika nanti ada konflik agraria, masyarakat adat, dengan buruh kemudian satpam di garda
depan memukul lapornya ke polisi. Dalam pengalaman kami, tanpa peraturan itu saja sudah sulit
mendorong laporan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kepolisian," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan
RUU Ciptaker menurunkan standar perlindungan terhadap buruh perempuan yang sebelumnya
telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurutnya, hal itu terlihat dalam sejumlah pasal yang dituangkan di klaster ketenagakerjaan.
"Di klaster ketenagakerjaan, saya rasa, bagaimana penurunan perlindungan bagi hak buruh,
terutama buruh perempuan, karena ada beberapa hak khsusunya yang diatur UU
Ketenagakerjaan tentang hak perempuan menjadi menurun," kata Tiasri.
Menurutnya, salah satu pasal yang menurunkan standar perlindungan buruh perempuan ialah
terkait cuti haid, di mana salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas
bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang
mengambil cuti haid secara penuh "Sedangkan di UU Ketenagkerjaan, cuti haid diberikan dua
hari, mendapatkan upah penuh dan jadi tanggung jawab perusahaan membayarkan pekerja
perempuan yang cuti haid," ujarnya.
Tujuh fraksi, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP setuju untuk melanjutkan
pembahasan RUU Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR, pada 8 Oktober mendatang, sementara dua
fraksi, Demokrat dan PKS menolak. Keputusan tersebut diambil dalam Raker Pengambilan
Keputusan Tingkat I RUU Ciptaker, pada Sabtu (3/10) malam.
Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker tetap akan dibawa ke Paripurna
untuk disahkan. Sementara itu, aliansi buruh akan melakukan mogok nasional mulai 6 sampai 8
Oktober 2002. Kelompok tani juga akan melakukan aksi serupa di sejumlah daerah.
(mts/fra).
767
