Page 765 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 765
Formulasi upah minimum sendiri mengacu pada variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi
maupun inflasi. Kesepakatan semula, frasa yang digunakan panja baleg maupun pemerintah
adalah upah minimum yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Artinya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia normalnya berada di angka 5 persen dan inflasi di
kisaran 3 persen, besaran penyesuaian upah minimum yang bisa diterima oleh buruh bisa
mencapai angka 8 persen.
Namun, dalam pembahasan terakhir, kata "dan" dalam klausul penentuan upah minimum itu
diubah menjadi "atau". Ketentuan ini memberikan ruang kepada penentu kebijakan pengupahan
untuk memilih pertumbuhan ekonomi atau inflasi untuk menentukan besaran upah minimum.
Dengan pengambilan basis yang sama dengan yang di atas, besaran upah minimum yang akan
diperoleh buruh atau pekerja hanya berada di angka 3 persen - 5 persen.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR terus kejar setoran untuk segera menyelesaikan
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang syarat
dengan kontroversi.
Sabtu malam (3/10/2020) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dipimpin langsung Ketua
Baleg DPR Supratman Andi Atgas dan pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui untuk membawa RUU Ciptaker ke
tingkat dua atau paripurna pada pekan depan.
"Saya meminta persetujuan dadi masing-masing anggota dan pemerintah, apakah RUU Ciptaker
untuk disetujui di tingkat selanjutnya?," tanya Supratman kepada anggota Baleg, Sabtu
(4/10/2020).
"Setuju," jawab anggota yang hadir malam itu.
Meski hampir sebagian besar anggota dan fraksi menyetujui konsep RUU Ciptaker. Namun, dua
fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak untuk membawa RUU Ciptaker ke tingkat paripurna.
Pihak Demokrat yang diwakili salah satu anggota partainya yakni Hinca Panjaitan menganggap
bahwa pengesahan RUU Ciptaker kurang tepat di tengah kondisi masyarakat yang sedang
mengalami kesusahan akibat pandemi covid - 19.
"Kami menyatakan menolak pembahasan RUU ini," kata Hinca.
Hinca menilai masih banyak substansi RUU yang bisa dibahas lebih detil dan komprehensif.
Pengesahan RUU Ciptaker dalam waktu dekat dianggap terburu-buru dan tidak urgent ketika
masyarakat masih dilanda kesusahan akibat pandemi.
Hal serupa juga disampaikan oleh fraksi PKS Leida Hanifa Amaliah, senada dengan Hinca dia
juga menilai pembahasam RUU Ciptaker seharusnya bisa dibahas secara detil dan komprehensif.
Adapun, tujuh fraksi lainnya yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, dan
PKB telah menyepakati bahwa pembahasan RUU ini bisa dilanjutkan ke tingkat paripurna.
764
