Page 766 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 766
Judul Politikus Demokrat Serukan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005092610-32-
554342/politikus-demokrat-serukan-tolak-ruu-omnibus-law-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 09:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Oleh sebab itu, saya
mengatakan RUU ini harus ditolak
neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Dulu kita berkuasa, tapi
semua kita tahu SBY dulu jadi presiden itu enggak pernah ada pembahasan RUU begini, dikasih
keleluasaan di DPR untuk dibahas dan tidak pernah ada RUU yang diputuskan pada Sabtu atau
Minggu, enggak ada
neutral - Benny Kabur Harman (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) Dulu zaman Presiden
Abdurrahman Wahid itu sudah disetujui oleh DPR sudah ditandatangani presiden Abdurrahman
Wahid, tetapi karena kuatnya tekanan publik kuatnya tekanan masyarakat jadi batal
dilaksanakan. Ada kasus kita dulu, UU pilkada zaman Presiden SBY, kuat tekanan masyarakat,
beliau mencintai rakyat, maka beliau keluarkan perppu mengatakan tidak berlaku UU itu
neutral - Asfinawati (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Ada
peluang korupsi atau abuse of power dalam RUU ini. Contohnya, memberikan wewenang kepada
polisi untuk memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan
neutral - Idham Azis (Kapolri) Ketika nanti ada konflik agraria, masyarakat adat, dengan buruh
kemudian satpam di garda depan memukul lapornya ke polisi. Dalam pengalaman kami, tanpa
peraturan itu saja sudah sulit mendorong laporan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kepolisian
negative - Tiasri Wiandani (Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan) Di klaster
ketenagakerjaan, saya rasa, bagaimana penurunan perlindungan bagi hak buruh, terutama
buruh perempuan, karena ada beberapa hak khsusunya yang diatur UU Ketenagakerjaan tentang
hak perempuan menjadi menurun
neutral - Tiasri Wiandani (Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan) Sedangkan di UU
Ketenagkerjaan, cuti haid diberikan dua hari, mendapatkan upah penuh dan jadi tanggung jawab
perusahaan membayarkan pekerja perempuan yang cuti haid
Ringkasan
765
