Page 770 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 770
15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan
investasi?
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Cuti haid dan melahirkan
bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan
hak cuti panjang juga hilang
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing
Ringkasan
Sebanyak 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia memutuskan akan melaksanakan
unjuk rasa secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam aksi serupa.
BURUH MELAWAN RUU CIPTA KERJA, GELAR MOGOK NASIONAL 3 HARI
Sebanyak 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia memutuskan akan melaksanakan
unjuk rasa secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen
serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam aksi serupa.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, terdapat 10 isu
yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Kesepuluh isu tersebut berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan
UMSK.
Kemudian terkait pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu
kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja
kontrak outsourcing.
"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan sudah
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk
disahkan menjadi Undang-undang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/10).
Menyikapi hal tersebut, pihaknya beserta puluhan federasi serikat buruh lainnya menyatakan
menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober
2020. Menurutnya, hal itu sesuai mekanisme Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Mogok nasional ini rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan
dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu,
otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan lain-lain," ungkapnya.
Selain aksi mogok nasional, kata dia, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya
sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, ada tiga isu harus diperiksa kembali yang tertuang kedalam pasal RUU Cipta Kerja
karena dianggap merugikan buruh.
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,"
ucapnya.
769
