Page 767 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat , Benny Kabur Harman menyatakan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) harus ditolak. Benny menyebut Omnibus
Law Ciptaker tak memberi perlindungan bagi pekerja dan hanya menggelar karpet merah kepada
pengusaha. "Oleh sebab itu, saya mengatakan RUU ini harus ditolak," ujar Benny dalam diskusi
'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial' yang berlangsung
secara daring, Minggu (4/10). Benny menyatakan Omnibus Law Ciptaker cacat prosedur dan
substansi. Ia menyebut RUU tersebut juga tak memiliki paradigma yang jelas karena terlalu
banyak kepentingan dalam penyusunannya.

POLITIKUS DEMOKRAT SERUKAN TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat , Benny Kabur Harman menyatakan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) harus ditolak. Benny menyebut Omnibus
Law Ciptaker tak memberi perlindungan bagi pekerja dan hanya menggelar karpet merah kepada
pengusaha.

"Oleh sebab itu, saya mengatakan RUU ini harus ditolak," ujar Benny dalam diskusi 'Kontroversi
RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial' yang berlangsung secara daring,
Minggu (4/10).
Benny menyatakan Omnibus Law Ciptaker cacat prosedur dan substansi. Ia menyebut RUU
tersebut juga tak memiliki paradigma yang jelas karena terlalu banyak kepentingan dalam
penyusunannya.

Anggota Komisi III DPR itu pun heran dengan proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap
RUU Ciptaker yang dilakukan pada Sabtu (3/10) malam. Menurutnya, situasi seperti itu tak
pernah terjadi di DPR saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI dua periode.

"Dulu kita berkuasa, tapi semua kita tahu SBY dulu jadi presiden itu enggak pernah ada
pembahasan RUU begini, dikasih keleluasaan di DPR untuk dibahas dan tidak pernah ada RUU
yang diputuskan pada Sabtu atau Minggu, enggak ada," ujarnya.

Benny berkata RUU Ciptaker bisa tak berlaku meskipun DPR telah mengesahkannya dalam Rapat
Paripurna 8 Oktober mendatang jika rakyat bersatu melakukan perlawanan untuk mendesak
pemerintah meninjau ulang penerapan aturan yang penuh masalah itu. Menurut Benny, situasi
tersebut pernah terjadi di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan juga SBY.

"Dulu zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah disetujui oleh DPR sudah ditandatangani
presiden Abdurrahman Wahid, tetapi karena kuatnya tekanan publik kuatnya tekanan
masyarakat jadi batal dilaksanakan. Ada kasus kita dulu, UU pilkada zaman Presiden SBY, kuat
tekanan masyarakat, beliau mencintai rakyat, maka beliau keluarkan perppu mengatakan tidak
berlaku UU itu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Asfinawati mengatakan RUU Ciptaker membuka peluang tindak pidana korupsi terjadi.
Menurutnya, peluang itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada polisi untuk memberikan
izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan.
"Ada peluang korupsi atau abuse of power dalam RUU ini. Contohnya, memberikan wewenang
kepada polisi untuk memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha
pengamanan," kata Asfinawati.

766