Page 762 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 762
OMNIBUS LAW, BURUH ANGGAP PEMERINTAH PENGHAMBA KAUM MODAL
Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat ( GEBRAK ) menilai
kesepakatan soal Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja membuktikan
bahwa Pemerintah dan DPR menghamba kaum modal dan tak peka masyarakat kecil.
Pasalnya, peningkatan investasi tak selalu berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja.
"Alasan Pemerintah atas pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan
lapangan kerja jelas keliru besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong
penciptaan lapangan kerja," kata Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya
kepada CNNIndonesia.com , Senin (5/10).
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR secara resmi menyetujui untuk membawa RUU Cipta Kerja
untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR setelah menyepakati semua subtansi dalam rapat
kerja pada Sabtu (3/10) malam.
Hal ini disetujui oleh tujuh fraksi yang ada di DPR. Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Fraksi
Demokrat dan F-PKS.
"Pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap
penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat
dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung," cetus Benny Wijaya.
Benny lantas membeberkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahwa, sejak
tahun 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik. Namun, itu berkorelasi
negatif dengan penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2016, investasi asing US$28,96 miliar masuk dan menyerap 951.939 tenaga kerja.
Pada Triwulan I 2019, investasi senilai US$29,31 miliar hanya menyerap 490.368 tenaga kerja.
"Sejatinya, omnibus law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas
kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat," simpul Benny.
Tidak hanya itu, Benny juga menyoroti dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam
RUU Cipta Kerja bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria.
Tanah dan kekayaan agraria, kata Benny, hanya dijadikan barang dagangan yang dapat diambil
atau digusur paksa demi kepentingan investor dan kelompok bisnis.
Benny juga menyatakan RUU Cipta Kerja bisa menghidupkan kembali konsep "Domein
Verklaring" seperti yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda.
Hal itu tertuang melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa memberikan izin HGU secara langsung
90 tahun kepada pelaku-pelaku monopoli tanah di Indonesia. Situasi ini akan semakin
memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
"Pemerintah dan DPR justru dengan sengaja menumbalkan nasib mayoritas kaum rakyatanya
demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal melalui RUU Cipta Kerja," kata dia.
Senada, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai
RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pengusaha ketimbang masyarakat kecil.
761
