Page 758 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 758
Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar dua juta buruh dan direncanakan diikuti 5 juta buruh di
25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia,
seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi dan lain-lain.
Selain aksi Mogok Nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategi lainnya sepanjang
waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati tiga isu, yaitu PHK,
sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," jelas Said
Iqbal .
Said Iqbal dan para buruh meminta ketiga isu tersebut harus diperiksa kembali dan kalimat yang
dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja tersebut, apakah merugikan buruh atau tidak.
Namun demikian, terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak
menyetujui hasil kesepakatan tersebut.
Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak oleh buruh adalah :
Pertama, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) bersyarat dan UMSK (Upah Minimum Sektoral
Provinsi) dihapus, buruh menolak keras kesepakatan ini.
Menurut Said Iqbal , UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap
kabupaten/kota berbeda nilainya.
Lebih lanjut, Said Iqbal menilai tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara
ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia
jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.
"Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju
atau perusahaan kerupuk. Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang
berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," terang Said Iqbal
.
Oleh karena itu, UMSK dinilai harus tetap ada. Namun jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan
dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah
dan jenis industri tertentu saja.
Jadi nantinya UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri
mendapatkan UMSK, agar ada keadilan.
Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja
sektoral industri di tingkat nasional.
Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.
"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya.
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal .
Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.
Di mana 19 bulan dibayar pengsuaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini, Said Iqbal mempertanyakan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya?
"Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah
757
