Page 756 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 756

Judul               Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, 2 Juta Buruh Bakal Gelar Mogok
                                    Nasional
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/05/tolak-omnibus-law-
                                    cipta-kerja-2-juta-buruh-bakal-gelar-mogok-nasional
                Jurnalis            Lita febriani
                Tanggal             2020-10-05 10:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sepuluh isu tersebut telah
              dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan
              sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Sabtu (3/10/2020) sudah diputuskan oleh
              pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi
              undang-undang

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati
              oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati tiga isu, yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha
              dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003

              neutral  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia)  Tidak  adil,  jika  sektor
              otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di
              Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk.
              Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai
              tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak harus sama rata
              sama  rasa,  karena  faktanya  setiap  industri  berbeda  kemampuannya.  Karena  itu  masih
              dibutuhkan UMSK

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dengan kata lain, nilai
              pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan
              6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, ini dirasa tidak masuk akal.Karena tanpa membayar iuran
              tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia)  Pertanyaannya,
              bagaiamana  kalau  pengusaha  hanya  mengontrak  buruh  di bawah  satu tahun?  Berarti  buruh
              kontrak tidak akan mendapatkan kompensasi

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah
              karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 - 80 persen dari total buruh yang bekerja di sektor


                                                           755
   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761