Page 757 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5-15 persen saja jumlah
karyawan tetap? No job security untuk Buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak dua juta buruh sudah
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing

Ringkasan

Ada sekitar 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia telah memutuskan akan
melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama Mogok Nasional.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) bersyarat dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Provinsi)
dihapus, buruh menolak keras kesepakatan ini. Menurut Said Iqbal , UMK tidak perlu bersyarat
dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

"Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju
atau perusahaan kerupuk. Karena itulah, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang
berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," terang Said Iqbal.

TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, 2 JUTA BURUH BAKAL GELAR MOGOK
NASIONAL

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani , JAKARTA - Ada sekitar 32 federasi dan
konfederasi buruh di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak
secara nasional yang diberi nama Mogok Nasional.
Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap 10 isu yang diusung oleh buruh dalam Omnibus Law
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Sepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK
dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja,
cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak
outsourcing.

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Sabtu (3/10/2020)
sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI
untuk disahkan menjadi undang-undang," tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal melalui keterangan resmi, Senin (5/10/2020).
Menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam
sidang Paripurna DPR RI, maka KSPI dan Buruh Indonesia beserta 32 Federasi Serikat Buruh
lainnya menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada tanggal
6-8 Oktober 2020.
Hal ini sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum dengan Tolak Omnibus Law Cipta Kerja.

756