Page 761 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Omnibus Law, Buruh Anggap Pemerintah Penghamba Kaum Modal
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005093911-20-
554354/omnibus-law-buruh-anggap-pemerintah-penghamba-kaum-
modal
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 10:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria) Alasan Pemerintah atas
pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru
besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja

negative - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Pemerintah dan
DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh,
petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi Covid-19 dan
krisis ekonomi yang tengah berlangsung

neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Sejatinya, omnibus
law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki
untuk semakin menghisap mayoritas rakyat
neutral - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Domein Verklaring

negative - Benny Wijaya (Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)) Pemerintah dan
DPR justru dengan sengaja menumbalkan nasib mayoritas kaum rakyatanya demi kepentingan
oligarki dan kaum pemodal melalui RUU Cipta Kerja

neutral - Wasisto Raharjo Jati (Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Saya pikir
demikian, menguntungkan pengusaha saja

positive - Wasisto Raharjo Jati (Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Karena
bagaimanapun juga merekalah yang paling berjasa atas layanan produksi dan distribusi barang
jasa sehingga bisa dikonsumsi khalayak luas

Ringkasan

Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat ( GEBRAK ) menilai
kesepakatan soal Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja membuktikan
bahwa Pemerintah dan DPR menghamba kaum modal dan tak peka masyarakat kecil. Pasalnya,
peningkatan investasi tak selalu berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja
760