Page 771 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Sementara, tujuh hal yang lainnya, pihaknya menolak keras dan tidak menyetujui hasil
kesepakatan tersebut. Pertama, UMK bersyarat dan UMSK dihapus.
Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten
atau kota berbeda nilainya.

"Jadi tidak benar UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil
rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum
di Vietnam," katanya.

Said menilai, tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor
pertambangan seperti Freeport, nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan
perusahan baju atau perusahaan kerupuk. "Karena itulah di seluruh dunia ada upah minimum
sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,"
lanjutnya.

Kedua, menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19
bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut, nilai
pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan
6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

"Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata
lain dibuat aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan," imbuhnya.

Ketiga, PKWT atau kontrak seumur hidup atau tidak ada batas waktu kontrak. Keempat,
outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.

Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan. "Buruh menolak
outsourcing seumur hidup," tegasnya.

Karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi siapa yang akan
membayar JKP untuk karyawan kontrak dan outsourcing. Menurut Said, tidak mungkin buruh
membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP.

Ia menyayangkan, keputusan DPR yang menyetujui status karyawan kontrak dan pekerja
outsourcing seumur hidup. Menurut Said, itu berarti no job security atau tidak ada kepastian
kerja bagi buruh Indonesia.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen
dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau
dibikin 5 persen hingga 15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh
Indonesia, apa ini tujuan investasi?" ucapnya.
Kelima, waktu kerja dinilai tetap eksploitatif. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam,
hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.

"Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut
hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang," tambahnya.

Ketujuh, karena karyawan dikontrak atau outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun
dan kesehatan bagi mereka hilang. "Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak
keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional
yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing," tuturnya.

Editor : Estu Suryowati Reporter : Romys Binekasri .

770