Page 774 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 774
"Lah terus formula kenaikan cuma dikali ke Pertumbuhan Ekonomi? (Ini) Lebih buruk dari PP 78,
yang kenaikannya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Kahar. Sebagai contoh,
kenaikan UMP/UMK 2020 adalah 8,51 persen.
Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi
pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.
"Kalau hanya pertumbuhan ekonomi, berarti naiknya hanya 5,12 persen," ungkap dia.
Sebagai informasi, berikut bunyi Pasal 88C yang akan ditambahkan ke dalam UU nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU omnibus law cipta kerja.
Pasal 88C (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
Kemudian pasal 88D Pasal 88D (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt).
"Sedangkan UMP Jawa Barat hanya Rp 1,81 juta," ucap dia.
Beda UMR, UMK, dan UMP Dalam penetapan pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema
yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini yang kemudian memengaruhi besaran upah yang
diterima pekerja dari pengusaha.
Besarannya juga sangat tergantung dari masing-masing daerah yang umumnya menyesuaikan
dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan Upah minimum
yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja ini umumnya ditetapkan setiap tahun sekali.
Kenaikan upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau lebih
dikenal dengan tripartit.
Dalam skema pengupahan, orang mengenal Upah Minimum Regional (UMR). Meski sering jadi
pakem dalam penyebutan upah, skema pengupahan dengan model UMR sebenarnya sudah tak
lagi digunakan.
Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini
kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun
2000, sehingga secara tidak langsung UMR kini sebenarnya sudah tak berlaku lagi.
Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.
Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan
hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Istilah UMR kemudian digantikan dengan UMP dan UMK. Meski dalam praktiknya tak lagi
digunakan, UMR masih sering digunakan dalam penyebutan upah minumum, bahkan oleh
sebagian orang lebih sering menyebut UMR ketimbang menggunakan UMP dan UMK.
Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
773
