Page 785 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 785

Judul               Pengamat Sebut Dampak Omnibus Law Lebih Parah Dibanding COVID-
                                    19
                Nama Media          indopos.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://indopos.co.id/read/2020/10/05/256133/pengamat-sebut-
                                    dampak-omnibus-law-lebih-parah-dibanding-covid-19/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-05 09:03:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Hari ini dihempas virus corona, ke depan
              kita akan disingkirkan oleh praktik omnibus, dan akan lebih parah

              negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Omnibus Cilaka, sangat pro praktik bisnis
              untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara di sisi lain, pengusaha bahkan juga diberi
              keringanan pajak
              neutral - KontraS (None) Tanah rakyat akan habis jika sekali ditunjuk oleh negara untuk diberikan
              ke sektor bisnis

              negative - Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) Pilkada adalah bisnis politik, (karena itu
              penyelenggaraannya)  dibanyakin  tempat.  Kalau  dihentikan,  akan  mengganggu  kenikmatan
              mereka. Dilanjutkan asal Omnibus digolkan. Barter, padahal ini jebakan

              negative  -  Asfinawati  (Ketua  Umum  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia)  Meski
              ditentang  oleh banyak  kelompok  masyarakat pemerintah  dan  DPR  memaksakan  pengasahan
              RUU Omnibus Law. Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam Omnibus Law justru
              menunjukkan  negara  mengabaikan  hak  rakyat,  untuk  hidup  bermartabat  dan  justru
              mempercepat pengrusakan lingkungan

              positive  -  Asfinawati  (Ketua  Umum  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI))
              Siapakah  yang  paling  merugi  dengan  adanya  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja?  kita  semua,
              contohnya  omnibus  law  cipta  kerja  membuat  pengusaha  dapat  menikmati  hak  guna  usaha
              langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun
              jika perusahaan memenuhi syarat


              Ringkasan

              -  Sejumlah  pihak  mengingatkan  bahaya  dari  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  (Ciptaker).
              Peringatan, salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, jika

                                                           784
   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790