Page 788 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 788
Di tengah berbagai pro dan kontranya, RUU ini setahap lagi akan berlaku di Tanah Air.
Bagaimana perjalanannya? RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo
kepada ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari
2020.
Surat itu menugaskan menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama 10 menteri untuk
mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI. Di antaranya menteri Hukum
dan HAM, menteri Keuangan, menteri Ketenagakerjaan, menteri Dalam Negeri, menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN), menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan menteri Pertanian.
Proses pembahasan pun dilakukan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja
(Panja) RUU Cipta Kerja, sejak 20 Mei 2020. Tak kurang dari 63 kali rapat panja telah digelar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, pembahasan
tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan baik saat tatap muka maupun daring.
"Telah dilakukan 63 kali rapat pembahasan, 56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Tim Mus/Tim Sin
dan 1 kali Rapat Kerja, yang dilakukan secara terbuka dan transparan," kata Airlangga dikutip
dari keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.
Dia menekankan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 Bab dan 174 pasal. Secara garis besar
mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan serta
pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Kemudian, berkaitan dengan ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha,
pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat serta proyek strategis nasional,
dukungan administrasi pemerintahan hingga sanksi.
Airlangga meyakini, cakupan substansi tersebut akan dapat mendukung upaya bersama untuk
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi.
"Sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada
akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita," tutur Airlangga. (art).
787
