Page 786 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

RUU tersebut disahkan akan memberi gambaran kalau masa depan rakyat Indonesia akan
suram. Sebab, selain pekerja akan dibayar murah dan tanpa jaminan, tanah rakyat pun dapat
diambil dengan mudah untuk kepentingan negara dan bisnis.

Haris menegaskan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak
membuka lapangan pekerjaan, tetapi memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang
membludak dengan biaya murah, dan tidak ada jaminan hak maupun yang lainnya.

PENGAMAT SEBUT DAMPAK OMNIBUS LAW LEBIH PARAH DIBANDING COVID-19

Sejumlah pihak mengingatkan bahaya dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Peringatan,
salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, jika RUU
tersebut disahkan akan memberi gambaran kalau masa depan rakyat Indonesia akan suram.
Sebab, selain pekerja akan dibayar murah dan tanpa jaminan, tanah rakyat pun dapat diambil
dengan mudah untuk kepentingan negara dan bisnis. "Hari ini dihempas virus corona, ke depan
kita akan disingkirkan oleh praktik omnibus, dan akan lebih parah," ujar Haris, Senin
(4/10/2020).

Haris menegaskan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini disebut sebagai RUU Ciptaker, tidak
membuka lapangan pekerjaan, tetapi memanfaatkan tenaga muda Indonesia yang sedang
membludak dengan biaya murah, dan tidak ada jaminan hak maupun yang lainnya. "Omnibus
Cilaka, sangat pro praktik bisnis untuk eksploitasi lahan dan tenaga kerja, sementara di sisi lain,
pengusaha bahkan juga diberi keringanan pajak," katanya.

Mantan koordinator KontraS itu juga menjelaskan kalau RUU disahkan pada 8 Oktober, maka
akan menjadi legalisasi untuk dominasi kroni pemerintah pusat, karena Izin dari Pemda sangat
minim, dan Pemda pun hanya akan menjadi pelaksana tugas sektor bisnis, dan alat represi ke
masyarakat.

Selain itu, hak atas tanah akan sangat tergantung oleh kehendak negara, dan tanah pun akan
semakin mudah diambil negara dan pelaku bisnis. "Tanah rakyat akan habis jika sekali "ditunjuk"
oleh negara untuk diberikan ke sektor bisnis," ketusnya.

Dijelaskan Haris, rakyat Indonesia perlu curiga kalau DPR menyetujui RUU karena adanya barter
dengan kebijakan Pilkada yang dipaksakan untuk tetap dilaksanakan di tengah merebaknya
pandemi COVID-19. "Pilkada adalah bisnis politik, (karena itu penyelenggaraannya) dibanyakin
tempat. Kalau dihentikan, akan mengganggu kenikmatan "mereka". Dilanjutkan asal Omnibus
digolkan. Barter, padahal ini jebakan," tandas dia.

Sementara itu, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)
mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka
menilai RUU ini akan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat pemerintah dan DPR memaksakan
pengasahan RUU Omnibus Law. Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam Omnibus
Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat, untuk hidup bermartabat dan justru
mempercepat pengrusakan lingkungan," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

"Siapakah yang paling merugi dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja? kita semua,
contohnya omnibus law cipta kerja membuat pengusaha dapat menikmati hak guna usaha
langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun
jika perusahaan memenuhi syarat," katanya . (wok).

785