Page 791 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 791
Judul Buruh di Jawa Tengah Kecam Pengesahan RUU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/185846/707/buruh-di-jawa-
tengah-kecam-pengesahan-ruu-cipta-kerja-1601860200
Jurnalis Ahmad Antoni
Tanggal 2020-10-05 08:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal
sudah kami tolak karena berdasarkan kajian kami bahwa isinya telah mendegradasi nilai
kesejahteraan dan nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13
tahun 2003
positive - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Di tengah pandemi COVID-19 yang
penularannya semakin tinggi dan butuh perhatian serius tapi justru DPR RI mengambil
kesempatan dan memanfaatkan kondisi ini untuk terus membahas dan mempercepat
pengesahan RUU cipta kerja
neutral - Nanang Setyono (Ketua DPW KSPN Jateng) Sesuai informasi yang kami dapat, RUU
cipta kerja akan disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, jika hal itu benar dan isinya masih seperti
draf awal atau sudah berubah tapi substansinya tetep mendegradasi nilai perlindungan dan nilai
kesejahteraan bagi buruh maka kami menyatakan keprihatinan atas nasib buruh di masa depan
Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah
secara tegas menolak atas rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Mereka menilai isi dalam draf RUU Ciptaker tersebut telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan
nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003.
BURUH DI JAWA TENGAH KECAM PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah
secara tegas menolak atas rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Mereka menilai isi dalam draf RUU Ciptaker tersebut telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan
nilai perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003.
790
