Page 793 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 793

Judul               Gabungan Serikat Pekerja Minta RUU Ciptaker Tidak Dibawa ke Rapat
                                    Paripurna
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.sindonews.com/read/185850/12/gabungan-serikat-
                                    pekerja-minta-ruu-ciptaker-tidak-dibawa-ke-rapat-paripurna-
                                    1601860205
                Jurnalis            Fahmi Bahtiar
                Tanggal             2020-10-05 08:48:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              neutral - Salman (Ketua Umum FBTPI) Oleh karena itu, omnibus law harus dihentikan. Diskusi
              lebih  lanjut  harus  dilakukan  setelah  pandemi  ini  berakhir  ketika  kita  dapat  berbicara  dan
              berpartisipasi dengan bebas

              neutral - Husni Mubarok (Presiden FSPM) RUU Ciptaker justru akan mengurangi jaminan akan
              pekerjaan. Lalu memungkinkan pengusaha untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak
              dengan upah rendah dan pekerjaan outsourcing di semua sektor



              Ringkasan

              Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) yang selangkah lagi disahkan di Dewan
              Perwakilan Rakyat (  DPR  ) menuai kritik dari sisi pembahasan dan isi. Sejumlah serikat pekerja
              meminta RUU Ciptaker tidak dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober nanti. Presiden Federasi
              Serikat  Buruh  Makanan  dan  Minuman  (FSBMM),  Dwi  Haryoto  mengatakan  perubahan
              fundamental undang-undang (UU) yang mempengaruhi nasib setiap warga negara tidak boleh
              dipaksakan. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 dan menghadapi krisis
              sebagai dampaknya. Sementara itu, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI)
              menyatakan  buruh  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dalam
              membahas  RUU  Cipatker.  Padahal  RUU  ini  akan  mempengaruhi  kehidupan  warga  negara,
              khususnya buruh, dalam beberapa dekade ke depan.


              GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MINTA RUU CIPTAKER TIDAK DIBAWA KE RAPAT
              PARIPURNA

              Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (  RUU Ciptaker  ) yang selangkah lagi disahkan di Dewan
              Perwakilan Rakyat (  DPR  ) menuai kritik dari sisi pembahasan dan isi. Sejumlah serikat pekerja
              meminta RUU Ciptaker tidak dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober nanti.

                                                           792
   788   789   790   791   792   793   794   795   796   797   798