Page 794 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Dwi Haryoto mengatakan
perubahan fundamental undang-undang (UU) yang mempengaruhi nasib setiap warga negara
tidak boleh dipaksakan. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 dan
menghadapi krisis sebagai dampaknya.

Sementara itu, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) menyatakan buruh
tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam membahas RUU Cipatker.
Padahal RUU ini akan mempengaruhi kehidupan warga negara, khususnya buruh, dalam
beberapa dekade ke depan.

"Oleh karena itu, omnibus law harus dihentikan. Diskusi lebih lanjut harus dilakukan setelah
pandemi ini berakhir ketika kita dapat berbicara dan berpartisipasi dengan bebas," tegas Ketua
Umum FBTPI Salman.

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) menyebut RUU Ciptaker memberikan janji semua akan
tersedianya lebih banyak pekerjaan di masa depan. Presiden FSPM Husni Mubarok
mempertanyakan pekerjaan seperti apa yang diciptakan.

"RUU Ciptaker justru akan mengurangi jaminan akan pekerjaan. Lalu memungkinkan pengusaha
untuk mengeksploitasi lebih banyak pekerja kontrak dengan upah rendah dan pekerjaan
outsourcing di semua sektor," terangnya.
Gabungan serikat pekerja itu menyatakan lima sikap terkait RUU Ciptaker. Pertama,
menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, serta tidak dibawa dan disahkan menjadi UU dalam
Rapat Paripurna. Kedua, memastikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
boleh diubah atau dikurangi.

Ketiga, merundingkan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk
mencapai dna membahas masalah yang tidak ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Keempat,
memastikan pasal-pasal di dalam subklaster ketenagalistrikan yang sudah ada putusan dari
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dihidupkan kembali. (kri).

793