Page 799 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 799
Judul YLBHI Soroti Peluang Korupsi dalam RUU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/05/ylbhi-soroti-
peluang-korupsi-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-10-05 08:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Sebetulnya ada
peluang korupsi atau abuse of power setidak-tidaknya di dalam RUU ini. Saya ambilkan contoh
kecil saja yaitu memberikan wewenang kepada polisi untuk memberikan izin usaha dan
pengawasan terhadap bidang usaha jasa pengamanan
positive - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Jadi nampaknya
peraturan kepolisian mengenai PAM Swakarsa itu memang persiapan untuk disahkannya RUU
Omnibus Law Cipta Kerja dan itu seiring sejalan isinya
neutral - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Kalau kita tahu mau
ada penyederhanaan izin usaha kok jasa pengamanan diberikan kepada kepolisian? Dan ini
adalah conflict of interest karena kepolisian yang memberikan izin usaha, kepolisian yang melatih
menurut Undang-Undang Kepolisian dan dia yang mengawasi
negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)) Ketika nanti ada
konflik-konflik agraria dengan masyarakat adatz ada konflik dengan buruh dan satpam berada
di garda terdepan memukul dan lain-lainnya, lapornya ke polisi. Dan pengalaman kami tanpa
peraturan ini saja sudah sulit mendorong laporan-laporan masyarakat ditindaklnjuti oleh
kepolisian bahkan untuk diterima, dicatat apalagi nanti kalau ada konflik kepentingan seperti ini
Ringkasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah
menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyoroti potensi adanya abuse
of power dalam RUU tersebut.
Ia mencontohkan, kewenangan kepolisian untuk memberikan izin usaha dan pengawasan
terhadap bidang usaha jasa pengamanan.
798
