Page 802 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 802
PERJALANAN RUU CIPTA KERJA JELANG PENGESAHAN OLEH DPR
Pemerintah dan DPR kompak mengebut finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang atau
RUU Cipta Kerja . Dalam pembahasan akhir yang berlangsung Sabtu (3/10) malam, Badan
Legislasi atau Baleg DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui pengambilan keputusan tingkat
I atas RUU Cipta Kerja itu.
Dalam pengambilan keputusan tersebut, ada tujuh fraksi DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja
untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.
"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya (Sidang
Paripurna DPR)," kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, Sabtu (3/10). "Tujuh fraksi
menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat
Paripurna," lanjutnya.
Tujuh fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN. Sedangkan dua fraksi yang
menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.
Rencana pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR itu direspons rencana aksi mogok kerja dan
unjuk rasa oleh sebagian serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja. Hal ini didasari
ketidaksetujuan mereka terhadap RUU Cipta Kerja .
"Dasar hukum mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No. 9
tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Menurutnya, rencana mogok para buruh akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang
tersebut. Mereka rencananya akan mogok kerja mulai pada 6-8 Oktober 2020.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani, mengatakan kalangan
dunia usaha berkomitmen untuk tetap bekerja. Ia memastikan pabrik akan tetap beroperasi.
Rosan mengingatkan buruh yang nekat mogok kerja pada hari tersebut akan dikenakan sanksi.
"Apabila ada demo tetap melakukan protokol COVID-19, sesuai arahan pemerintah. (Terkait
sanksi) tentunya akan dikembalikan sesuai dengan peraturan dan policy perusahaan masing-
masing dalam pengaturannya," kata Rosan kepada kumparan , Minggu (4/10).
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo juga telah mengeluarkan edaran ke kalangan
pengusaha dan pekerja/ buruh, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang
ketenagakerjaan, serta situasi pandemi virus corona. "Yang harus diingat juga terkait dengan
ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
pelanggarannya," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani.
RUU Cipta Kerja DPR Buruh Pengusaha2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.289.
801
