Page 800 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 800
YLBHI SOROTI PELUANG KORUPSI DALAM RUU CIPTA KERJA
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah
menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyoroti potensi adanya abuse
of power dalam RUU tersebut.
Ia mencontohkan, kewenangan kepolisian untuk memberikan izin usaha dan pengawasan
terhadap bidang usaha jasa pengamanan.
Kewenangan tersebut terdapat pada pasal 15 ayat 2 huruf f yang berbunyi memberikan izin
operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan yang
akan ditambahkan wewenangnya bagi kepolisian untuk terlibat dalam pemberian izin usaha.
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi
dan Rasa Keadilan Sosial', Minggu (4/10/2020) malam.
"Sebetulnya ada peluang korupsi atau abuse of power setidak-tidaknya di dalam RUU ini. Saya
ambilkan contoh kecil saja yaitu memberikan wewenang kepada polisi untuk memberikan izin
usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha jasa pengamanan," kata Asfinawati .
"Jadi nampaknya peraturan kepolisian mengenai PAM Swakarsa itu memang persiapan untuk
disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan itu seiring sejalan isinya," imbuhnya.
Asfinawati mengingatkan substansi dibuat RUU Cipta Kerja untuk memudahkan investasi dan
menyederhanakan perizinan berusaha.
Adanya pemberian kewenangan tersebut kepada kepolisian justru tidak sesuai dengan semangat
awal pembuatan RUU Cipta Kerja .
"Kalau kita tahu mau ada penyederhanaan izin usaha kok jasa pengamanan diberikan kepada
kepolisian? Dan ini adalah conflict of interest karena kepolisian yang memberikan izin usaha,
kepolisian yang melatih menurut Undang-Undang Kepolisian dan dia yang mengawasi," ucapnya.
Lebih lanjut, dia khawatir jika nanti ada konflik kepentingan, masyarakat akan menjadi korban
lantaran sulit untuk ditindaklanjuti di kepolisian.
"Ketika nanti ada konflik-konflik agraria dengan masyarakat adatz ada konflik dengan buruh dan
satpam berada di garda terdepan memukul dan lain-lainnya, lapornya ke polisi. Dan pengalaman
kami tanpa peraturan ini saja sudah sulit mendorong laporan-laporan masyarakat ditindaklnjuti
oleh kepolisian bahkan untuk diterima, dicatat apalagi nanti kalau ada konflik kepentingan seperti
ini," katanya.
Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I yang digelar DPR dan pemerintah pada Sabtu
(3/10/2020) menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan
dibawa ke rapat paripurna.
Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker
yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)..
799
