Page 798 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 798

Kahar menambahkan bahwa nantinya mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan.
              Lantaran masih di tengah pandemi Covid-19, Kahar menyebut penerapan protokol kesehatan
              tetap diutamakan nantinya.

              "Mogok nasional dilakukan di lingkungan perusahaan, dengan protokol kesehatan seperti jaga
              jarak dan menggunakan masker," jelas Kahar saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (4/10).

              Nantinya  dijelaskan  Kahar  buruh/pekerja  akan  tetap  datang  ke  perusahaan  seperti  biasanya
              namun, bedanya pekerja akan melakukan mogok bekerja.

              "Seperti ketika buruh setiap hari datang ke perusahaan. Bedanya, kali ini buruh datang untuk
              melakukan aksi [mogok]," imbuhnya.

              Kembali  ditekankan  Kahar  bahwa  penerapan  protokol  kesehatan  guna  menekan  penyebaran
              Covid-19 akan sangat diutamakan dalam pelaksanaan mogok nasional nantinya.
              Mogok nasional dilakukan lantaran bentuk menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI dimana
              akan mengesahkan  RUU Cipta Kerja  dalam sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh
              indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law  RUU
              Cipta Kerja  dan akan Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No
              9  tahun  1998  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  dengan  Tolak
              Omnibus Law  RUU Cipta Kerja  .

              Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU
              no 21/2000 utamanya pada pasal 4. Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak
              sipil dan politik masyarakat.

              Said  menyebut,  mogok  nasional  ini  akan  diikuti  sekitar  2  juta  buruh,  bahkan  diungkapnya,
              rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor
              industri  di  seluruh  indonesia,  seperti  industri  kimia,  energi,  tekstil,  sepatu,  otomotip,  baja,
              elektronik, farmasi, dan lainnya.

              "Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu
              PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
              Said Iqbal.

































                                                           797
   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803