Page 804 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 804

GEMUK WAMEN DI PEMERINTAHAN JOKOWI

              Presiden  Jokowi  berencana untuk kembali mengangkat dua wakil menteri (wamen) baru di dua
              kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan
              UKM.

              Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM
              (    Menkop    UKM)  Teten  Masduki  bakal  memiliki  Wamen  untuk  membantu  kerja  mereka  di
              pemerintahan.

              Untuk  penetapan  jabatan  Wamen  Ketenagakerjaan,  diputuskan  Jokowi  dalam  Peraturan
              Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

              Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 23 September 2020, disebutkan pada Bab I Pasal I
              ayat  (1),  Kementerian  Ketenagakerjaan  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada
              Presiden. Ayat (2), Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri.

              "Dalam  memimpin  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Menteri  dibantu  oleh  Wakil  Menteri  sesuai
              dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden pada Pasal
              2 ayat (1) dan (2)," seperti dikutip  kumparan  , Minggu (4/10).

              Jabatan ini merupakan baru bagi dua kementerian tersebut. Itu artinya, dua kursi wamen ini
              akan  menambah  gemuk  struktur  organisasi  di  pemerintahan.  Padahal,  pada  pelantikannya
              sebagai  Presiden  Periode  2019-2024,  Jokowi  mengatakan  bakal  memangkas  birokrasi  di
              pemerintahannya.

              "    Eselonisasi    harus  disederhanakan.  Eselon  I,  eselon  II,  eselon  III,  eselon  IV,  apa  tidak
              kebanyakan?"  kata  Jokowi  saat  pidato  pelantikan  presiden  di  Kompleks  Parlemen,  Senayan,
              Jakarta, Minggu (20/10).
              Jokowi  juga  meminta  tingkatan  eselon  dipangkas  menjadi  dua  level.  Yakni  diganti  dengan
              jabatan fungsional. Birokrasi dipangkas karena menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

              "Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang
              menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegasnya.

              Usai  Jokowi  mengumumkan  keputusan  itu,  beberapa  kementerian  pun  langsung
              menerapkannya. Salah satunya Kementerian PUPR yang memangkas 1.300 jabatan Eselon IV
              pada November 2019.

              Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kala itu mengatakan jumlah pejabat Kementerian PUPR yang
              ada di eselon IV mencapai 1.300 orang. Pejabat ini tersebar di pusat dan balai-balai PUPR di
              daerah.

              Dengan pemangkasan, maka 1.300 pejabat eselon IV Kementerian PUPR akan berubah jabatan
              menjadi fungsional. Adapun seluruh pejabat eselon IV seluruh lembaga dan kementerian yang
              ada di Indonesia 327.771 orang dan eselon V sebanyak 14.430 orang.

              Selain  itu,  pada  Desember  2019  lalu  Jokowi  juga  pernah  mengangkat  Wakil  Kepala  Staf
              Kepresidenan  (KSP)  untuk  mendampingi  Moeldoko.  Jabatan  itu  ditetapkan  Jokowi  dua bulan
              setelah dia memutuskan memangkas eselon III dan IV.
              Menteri  Sekretaris  Negara  (Mensesneg)  Pratikno  membantah  rencana  pengangkatan  Wakil
              Menteri baru untuk mendampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
              Koperasi dan UKM (  Menkop  UKM) Teten Masduki.



                                                           803
   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809