Page 792 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 792
"Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal sudah kami tolak karena berdasarkan kajian kami
bahwa isinya telah mendegradasi nilai kesejahteraan dan nilai perlindungan bagi pekerja/buruh
sebagaimana yang ada dalam UU 13 tahun 2003," tegas Ketua DPW KSPN Jateng, Nanang
Setyono, Senin (5/10/2020).
"Di tengah pandemi COVID-19 yang penularannya semakin tinggi dan butuh perhatian serius
tapi justru DPR RI mengambil kesempatan dan memanfaatkan kondisi ini untuk terus membahas
dan mempercepat pengesahan RUU cipta kerja," ungkapnya.
"Sesuai informasi yang kami dapat, RUU cipta kerja akan disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020,
jika hal itu benar dan isinya masih seperti draf awal atau sudah berubah tapi substansinya tetep
mendegradasi nilai perlindungan dan nilai kesejahteraan bagi buruh maka kami menyatakan
keprihatinan atas nasib buruh di masa depan," tandas Nanang.
Ia menegaskan bahwa DPW KSPN Jateng mengecam atas kebijakan DPR RI yang mengabaikan
aspirasi rakyat (buruh) seluruh indonesia. (vit).
791
