Page 810 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 810

"Kami  akan  terus  melakukan  perlawanan  dan  menolak  atas  disahkannya  RUU  Cipta  Kerja
              tersebut dengan cara melakukan aksi," kata Ketua DPR KSPN Jateng, Nanang Setyono dalam
              keterangan tertulis, Senin (5/10).

              Nanang menyatakan DPR maupun pemerintah sudah tak peduli nasib buruh karena berencana
              mengesahkan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna mendatang. Menurutnya, nasib buruh akan
              semakin memprihatinkan pada masa mendatang.

              "Mengecam  atas  kebijakan  DPR  RI  yang  mengabaikan  aspirasi  rakyat  seluruh  Indonesia,"
              ujarnya.

              Nanang menyebut DPR maupun pemerintah mengambil kesempatan dan memanfaatkan kondisi
              pandemi  virus  corona  untuk  terus  membahas  RUU  Ciptaker  hinga  akhirnya  menyepakati
              membawa rancangan tersebut untuk disepakati di tingkat paripurna.

              "Sungguh tidak memiliki hati nurani DPR dan pemerintah jika tetap memaksakan mengesahkan
              Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  yang  sejak  lahir  cacat  dan  di  tolak  oleh  seluruh  buruh  yang
              notabene bagian dari rakyat Indonesia," katanya.

              Nanang  mengatakan  pihaknya  sejak  awal  sudah  menolak  keberadaan  RUU  Ciptaker.
              Berdasarkan  kajian  pihaknya,  isi  RUU  tersebut  telah  mendegradasi  nilai  kesejahteraan  dan
              perlindungan  buruh  sebagaimana  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
              tentang Ketenagakerjaan.

              "Tujuan dibentuknya sebuah undang-undang untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan
              bagi masyarakat," ujarnya.

              DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Ciptaker pada tingkat I atau saat di
              Badan Legislasi (Baleg) Sabtu (3/10) malam. Tujuh fraksi, PDIP, Golkar Gerindra, PKB, NasDem,
              PAN, PPP setuju RUU dibawa ke tingkat paripurna, sementara dua fraksi, Demokrat dan PKS
              menolak.

              Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker tetap akan dibawa ke Paripurna
              pada 8 Oktober mendatang untuk disahkan.

              Sejumlah elemen buruh telah menyerukan mogok nasional pada 6-8 Oktober. Selain kelompok
              buruh,  para  petani  di  sejumlah  daerah  juga  akan  turun  aksi  menolak  RUU  Ciptaker,  yang
              merupakan kebijakan ambisius Presiden Joko Widodo pada periode keduanya ini.
              (tim/fra).
























                                                           809
   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815