Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 174
Ketenagakerjaan telah membuat Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
(Posko THR).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, Posko THR ini didirikan untuk
memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan
pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum
pembayaran THR keagamaan, dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan
hukum pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait.
"Posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja atau buruh dan pengusaha melalui tiga
aspek utama, yaitu informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan 2021, ada juga
ruang atau forum konsultasi, kemudian pengaduan pelaksanaan THR keagamaan. Ini dilakukan
dengan dua cara, baik secara offline maupun online," kata Ida Fauziyah dalam peluncuran Posko
THR 2021 yang juga disiarkan secara virtual, Senin (19/4/2021).
Untuk layanan tatap muka atau offline, layanan tersebut diberikan di Ruang Pelayanan Terpadu
Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan gedung B lantai 1. Layanan tatap muka dilakukan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Jadi, tetap harus membawa hasil PCR test maupun rapid antigen. Jika tidak (membawa), kami
pun akan menyediakan secara gratis kepada teman-teman yang belum memiliki surat
keterangan tersebut," kata Ida.
Sedangkan untuk layanan secara online, dapat diakses melalui kanal
www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500630. Layanan Posko THR ini diberlakukan
mulai 20 April - 20 Mei 2021.
Sebelumnya, Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh
Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh atau tidak kecil, dan dilakukan paling lama
7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan
Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkap Ida.
Sumber: BeritaSatu.com.
173
