Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

"Keberadaan posko THR keagamaan ini adalah merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar
pekerja atau buruh mendapatkan THR keagamaan, benar-benar bisa dibayarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ida secara virtual, Senin (19/4).

Menurut Ida, Posko THR ini melibatkan seluruh internal Kemenaker juga melibatkan tim
pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha
yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Ida berharap, tim pemantau ini bisa memantau jalannya posko THR 2021 serta memberi
masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaannya.

"Diawasi oleh teman-teman dari serikat pekerja dan serikat buruh maupun dari pengusaha, kami
sangat terbuka mendapatkan masukan," kata Ida.

Layanan posko THR ini meliputi tiga aspek utama yakni informasi seputar kebijakan dan
peraturan THR keagamaan tahun 2021, ruang konsultasi, kemudian pengaduan pelaksanaan
THR keagamaan tahun 2021.

Berbagai layanan ini dapat dilakukan secara daring (online) maupun luring. Layanan tatap muka
tersedia di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav.
51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.

Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19. Untuk offline layanan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga
15.00 WIB.

Sementara, Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring (online) melalui
www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500 630. Layanan posko THR 2021 ini
mulai diberlakukan 20 April hingga 20 Mei 2021.
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan, supaya terdapat koordinasi yang efektif antara pemerintah
pusat dan daerah, maka posko pelaksanaan THR keagamaan tidak hanya dibentuk di tingkat
pusat.

"Kami juga minta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota membentuk posko yang
sama di provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Ida.

177