Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Judul Perusahaan Kamu Tak Bayar THR? Adukan ke Sini Ya!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210419155444-4-
239013/perusahaan-kamu-tak-bayar-thr-adukan-ke-sini-ya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-19 17:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Urgensinya memberi layanan konsultasi THR,
pengaduan, memantau pelaksanaan/penegakan hukum akan pemberian THR, koordinasi hasil
pembayaran THR dengan instansi terkait

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengusaha dan pekerja dapat membayar harus
melaporkan hasil perundingan dan ketidakmampuan dibuktikan lapkeu internal

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika terlambat membayar sesuai ketentuan
ada denda yang denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan buruh /pekerja.
Kalau pengusaha tidak memenuhi pembayaran THR juga ada sanksi administrasi yang diberikan

neutral - Herman Muchtar (Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat)
Kita pikirkan karyawan diberikan THR. Sangat-sangat nggak mungkin sekali dengan kondisi
sekarang untuk biaya operasional, nggak tertutupi, apalagi bayar (THR)

neutral - Arsjad Rasjid (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia)
Indonesia buat saya sendiri ya saya merasa setiap pengusaha harus ingin membayar THR tetapi
kondisinya harus dilihat bagaimana setiap perusahaan dapat mengatasi mengantisipasi hal itu

Ringkasan

Pemerintah membentuk posko pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR) salah satunya di
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Jakarta. Supaya bisa memastikan kalau pengusaha
membayarkan hak THR karyawan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, mengatakan
pembayaran THR sudah diwajibkan secara penuh kepada pekerja atau buruh oleh pengusaha
sebelum H-7 lebaran. Adaya posko THR ini memudahkan pelaporan pelanggaran akan
pemenuhan hak karyawan/buruh.

174