Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

PERUSAHAAN KAMU TAK BAYAR THR? ADUKAN KE SINI YA!

Jakarta, - Pemerintah membentuk posko pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR) salah satunya
di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Jakarta. Supaya bisa memastikan kalau
pengusaha membayarkan hak THR karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, mengatakan pembayaran THR sudah diwajibkan secara
penuh kepada pekerja atau buruh oleh pengusaha sebelum H-7 lebaran. Adaya posko THR ini
memudahkan pelaporan pelanggaran akan pemenuhan hak karyawan/buruh.

"Urgensinya memberi layanan konsultasi THR, pengaduan, memantau pelaksanaan/penegakan
hukum akan pemberian THR, koordinasi hasil pembayaran THR dengan instansi terkait," kata
Ida dalam Konferensi Pers, Senin (19/4/2021).

Sementara bagi yang tidak mampu membayar, Ida menjelaskan pemerintah sudah memberi
sedikit kelonggaran bagi perusahaan yang terdampak pandemi. Paling tidak boleh membayar
THR hingga H-1 sebelum lebaran, dengan catatan bisa diberikan pembuktian dari laporan
keuangan ke Disnaker juga hasil kesepakatan dengan karyawan.

Menurut Ida hingga saat ini belum ada laporan mengenai perusahaan yang tidak mampu
membayar. Berkaca dari tahun lalu laporan tidak mampu dari perusahaan baru mulai masuk
pada minggu kedua hingga ketiga sebelum batas pembayaran THR (H-7 lebaran).

Adapun sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar mulai dari pembayaran denda dan sanksi
administratif kepada pengusaha. Sebisa mungkin pekerja melaporkan hasil perundingan kalau
tidak mampu membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pengusaha dan pekerja dapat membayar harus melaporkan hasil perundingan dan
ketidakmampuan dibuktikan lapkeu internal," kata Ida.
"Jika terlambat membayar sesuai ketentuan ada denda yang denda tersebut digunakan untuk
kepentingan kesejahteraan buruh /pekerja. Kalau pengusaha tidak memenuhi pembayaran THR
juga ada sanksi administrasi yang diberikan," tambahnya.

Dari pemberitaan sebelumnya, banyak pengusaha yang mengaku tidak mampu membayar THR
langsung secara penuh. Seperti di sektor hotel dan restoran tidak akan mampu membayar THR
dalam waktu dekat.

"Kita pikirkan karyawan diberikan THR. Sangat-sangat nggak mungkin sekali dengan kondisi
sekarang untuk biaya operasional, nggak tertutupi, apalagi bayar (THR)," sebut Ketua Persatuan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar kepada Jumat (16/4/21).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan
harus memutar otak agar tidak terpuruk. Sangat berat untuk membayarkan THR pada saat ini.

"Indonesia buat saya sendiri ya saya merasa setiap pengusaha harus ingin membayar THR tetapi
kondisinya harus dilihat bagaimana setiap perusahaan dapat mengatasi mengantisipasi hal itu,"
terang Arsjad.

175