Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Anggota keluarga sakit - Anggota keluarga meninggal - Kondisi hamil yang didampingi oleh 1
orang anggota keluarga - Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang -
Berakhirnya perjanjian kerja Pekerja/buruh swasta dan PMI yang terpaksa mudik karena kondisi
darurat diwajibkan untuk melampirkan print out Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), dengan
ketentuan sebagai berikut:

- Bagi pekerja/buruh swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan
yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri
pekerja/buruh - Bagi PMI melampirkan print out surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan
atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala
Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik
Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang
ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia serta identitas diri PMI.

Dalam Surat Edaran tersebut juga dicantumkan bahwa pelaksana penempatan PMI agar
memfasilitasi kepulangan PMI yang menjadi tanggung jawabnya, dari debarkasi ke daerah asal
karena alasan mudik dalam kondisi darurat itu.
Adapun Surat Edaran Menaker itu ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia, Kepala
Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab
Perusahaan Penempatan PMI.

Penerbitan Surat Edaran tersebut dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai COVID-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
PMI.

"Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak
melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai
dengan 17 Mei 2021," kata Menaker dalam Surat Edaran tersebut.

433