Page 436 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Mengimbau kepada pekerja atau buruh
swasta dan pekerja migran Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri
Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021

Ringkasan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan surai edaran (SE) sebagai acuan
petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Sementara itu. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan imbauan kepada
pekerja swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik
pada Lebaran tahun ini.

KEMENHUB AKAN TERBITKAN JUKLAK

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan surai edaran (SE) sebagai acuan
petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di
lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakcholder termasuk dengan kepolisian. TNI.
pemda. Satgas Covid-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian." kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta. Minggu
(18/4).

Menurut Adita. pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya
tidak dilakukan, oleh karena itu. pemerintah telah melakukan peniadaan mudik.

Kemenhub pun, lanjut Adita. menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di
masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut,
kereta api. dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas Nomor 13 ditetapkan semua anggota
masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan
perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas
dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi masih diperbolehkan
asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita.

Kemenhub juga saat ini masih terus melakukan koordinasi dan melakukan pembicaraan agar
ketentuan peniadaan mudik tersebut dan aspek dari transportasi bisa tetap dikendalikan dengan
baik.

Meski demikian. Adita menambahkan pihaknyajuga menyadari ada kemungkinan masyarakat
melakukan perjalanan lebih dulu. Ia pun menghimbau kepada masyarakat bahwa pelarangan
tersebut esensinya adalah agar masyarakat tidak melakukan mobilitas terlebih dahulu.

"Kita situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun adadi periode tidak secara formal
tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum
tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas." kata
Adita.

Untuk kendaraan darat, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau
random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19
setempat atau pun pemerintah daerah

435