Page 453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

BPJS KESEHATAN DIMINTA PERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN PROGRAM
JKP
BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat
sasaran.

“Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan Sisnaker [Sistem Informasi Ketenagakerjaan],” ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima Direksi BPJS Kesehatan di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), belum lama ini.

Proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS
Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kata Menaker hanya diberi waktu enam bulan.
Dengan integrasi data ini, dimungkinkan adanya peningkatan atau penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam Program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima Program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),”
terangnya.

Menaker menuturkan JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima
program ini adalah berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. “Yang
pasti, agar Program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus mengintegrasikan
data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Sisnaker,” kata Menaker Ida.

Sebelumnya, Menaker juga telah bertemu dengan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan Ida juga menekankan pentingnya
dilakukan percepatan integrasi data Sisnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan
Program JKP.

Dalam pertemuan kali ini, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan,
pihaknya akan segera menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan
Menaker, terutama dalam persiapan pelaksanaan Program JKP. “Dengan senang hati nanti kita
bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan beberapa hal, termasuk kepesertaan
program JKP,” ujar Ali Ghufron.

Dikemukan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, selama ini Program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan
sebagaimana mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau
pemberi kerja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Ketidakapatuhan dari
badan usaha, yang antara lain dalam hal pendaftaran dan penerimaan piutang, berdampak pada
produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

452