Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 455
PEMERINTAH MINTA SERIKAT PEKERJA DAN BURUH TERLIBAT DI POSKO THR
VIVA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan adanya perbedaan komponen
dari pembentukan pos komando (posko) tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun ini
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2021, Ida mengatakan, posko THR 2021 tidak hanya berisikan komponen internal dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melainkan melibatkan unsur perwakilan dari serikat
pekerja atau buruh dan asosiasi para pengusaha.
"Yang selama ini sudah masuk tim kerja atau di dewan pengupahan nasional. Ini yang beda
posko tahun ini dibanding tahun lalu, kami ingin betul-betul libatkan stakeholder di
ketenagakerjaan," tegas Ida saat konferensi pers, Senin, 19 April 2021.
Ida menjelaskan, unsur dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha harus masuk ke dalam posko
tersebut karena akan juga menjadi tim pemantau posko. Dengan demikian, persoalan THR 2021
diharapkannya dapat cepat diselesaikan.
"Kami sangat berharap memantau jalannya posko pelaksanaan THR Keagamaan 2021 sekaligus
beri saran, masukan ke tim posko mengenai pelaksana tugas Posko THR 2021. Jadi kami sangat
terbuka diawasi teman-teman serikat pekerja dan buruh maupun pengusaha," paparnya.
Keberadaan posko ini, ditekankannya merupakan bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah
agar pekerja atau buruh bisa mendapatkan THR Keagamaan betul-betul sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
"Dengan adanya posko ini diharapkan THR 2021 dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan perundang-undangan, dapat dilaksanakan dengan tertib, efekti dan tercapai
kesepatan yang memuaskan kedua belah pihak," ujar Ida.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 untuk meminta para pengusaha agar membayar tunjangan hari raya (THR)
Idul Fitri 2021 dibayar penuh dan tepat waktu.
Bagi perusahaan yang secara keuangan masih terdampak Pandemi COVID-19 dan berakibat
tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, Ida membolehkan mereka
untuk mencicil namun dengan tenggat waktu yang juga ditentukan.
"Dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021 yang berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan yang transparan," kata Ida saat konferensi pers, Senin,
12 April 2021.
Bagi perusahaan yang tidak mampu tersebut juga diwajibkan untuk melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai
itikad baik.
Hasil dari dialog yang telah menjadi kesepakatan, dimintanya untuk dibuat secara tertulis
mengenai waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya Idul
FItri 2021.
"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan
Tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan," tegas Ida.
454
