Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 127
PENGUSAHA YANG TAK MAMPU BERI THR BISA KOORDINASI DI SINI
ASKARA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 provinsi untuk membantu penuhi hak pekerja/buruh.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Ida Fauziyah, Selasa (27/4).
Ida Fauziyah mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat tetapi juga di provinsi
dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.
Lebih lanjut, Ida Fauziyah meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-
langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke disnaker setempat paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ida Fauziyah.
Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.
Ida Fauziyah menambahkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.
"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,"
pungkas Ida Fauziyah.
(industry).
126
