Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

KARYAWAN DI BANDUNG TAK PERLU RISAU THR TAK DIBAYAR, SILAKAN LAPOR
KE POSKO
BANDUNG, - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR), mengantipasi adanya perusahaan nakal tak membayar THR kepada
karyawan. Setiap karyawan yang tidak dibayarkan THR-nya dipersilakan melapor ke posko
tersebut.

Sebab, THR sendiri diatur PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor
6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.

Menurut Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin, berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi
pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 Lebaran.

"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara Nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya, Selasa (27/4/2021).

Menurut dia, Posko ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja
atau buruh, mereka bisa juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan. Seperti diketahui,
karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni pekerja atau buruh
berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.

Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata
upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12
bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Dia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5 persen.

"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan," ucapnya.

Sehingga, kata dia, tidak perlu lagi melihat lagi sanksi administrasi atau sanksi denda. Di Kota
Bandung ini, komunikasi perusahaan dengan pekerja begitu solid bisa saling memahami untuk
menentukan langkah-langkahnya. Sementara itu, Ketua DPC SBSI 1992 Kota Bandung,
Hermawan mengatakan, soal pembayaran THR, terlalu banyak regulasi yang muncul tetapi
penegakkan hukumnya lemah.

"Kalau kita lihat kondisi buruh pekerja, terutama yang tergabung di SBSI, berbicara THR tahun
lalu itu masih ada beberapa perusahaan yang memang masih ada penunggakan. Bahkan itu
dibuka ruang juga sampai dicicil. Tentu ini persoalan. Harusnya 7 hari sebelum hari H, tetapi
fakta di lapangannya ada yang tidak sesuai," ujarnya.

Hermawan berharap, perusahaan bisa membayar THR pada tahun ini sesuai aturan. Bahkan jika
dicicil itu sudah jelas harus selesai pada H-7. Editor : Asep Supiandi.

128